Jl. Mayjen Sungkono No. 7, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Telp./Faks. 031 – 5681797. Situs web. Situs Resmi PTA Surabaya. Surel. ptasurabaya@gmail.com. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (disingkat PTA Surabaya) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Di kota yang terdapat Pengadilan Niaga, boleh jadi terdapat perputaran bisnis industri jasa layanan hukum yang cukup signifikan akibat tingginya angka sengketa Mengenal 3 Kantor Hukum Surabaya yang Berkecimpung di Perkara Bisnis 13+ Desain Kantor Hukum Gambar. By Kia Posted on Februari 28, 2021. 13+ Desain Kantor Hukum Gambar. Desain interior kantor sebenarnya merupakan hal yang penting untuk menciptakan keadaan yang nyaman saat bekerja. Sribu sudah dipercayakan sebagai solusi jasa desain dari 13,300+ klien puas. Silahkan berkunjung pembaca budiman di blog kecil ini Sengketa Konsumen di Kantor Perdagangan setempat). (Juniar et al., 2020). JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora . Fakultas hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Hal.5 Dalam operasi tangkap tangan KPK Jum’at (22/3), Setyabudi diduga menerima suap Rp150 juta dari seorang pengusaha bersama Asep di kantor Pengadilan Negeri Bandung. Johan mengungkapkan, Setyabudi dikenakan pasal sangkaan yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, dan/atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. The poverty rate for the City of Surabaya increased from the previous year in 2020 of 5.02%, increasing to 5.23% or 152,489 poor people in the City of Surabaya (2021) with 314,837 families pernyataan Susskind tersebut adalah dominasi kantor hukum besar yang menjalankan layanan jasa hukum secara konservatif lambat laun akan tergeserkan oleh kantor hukum yang efisien dan berbasis teknologi informasi. Di Surabaya, jumlah advokat anggota Peradi sampai dengan tahun 2018 tercatat 1.806 advokat dan setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur berada di Jalan Kayon No.50-52 Surabaya. Kantor Wilayah dibentuk tahun 1982, keberadaannya diatur berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman Nomor M-03.TR-07.10 tahun 1992. Saat itu Kantor Wilayah merupakan tXVhB.